Hari Hak untuk Tahu & Keterbukaan Informasi Publik di Aceh

 2016-Oct-31 03:35:00  s3ur4m03  Opini    Sumber

Hari Hak untuk Tahu dunia pertama sekali dideklarasikan pada tanggal 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak memperoleh informasi publik. Mereka menyepakati ada satu hari yang didedikasikan untuk mempromosikan hak memperoleh informasi publik ke seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintah dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi ini adalah bagian dari hak asasi manusia.

Di Indonesia, Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati pada 28 September 2010 seiring dengan berlakunya Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan di Aceh, hari hak untuk Tahu di peringati pertama kali pada 28 September 2012 dan tujuannya lebih didorong untuk mempromosikan hak memperoleh informasi publik bagi masyarakat di Aceh.

Hak kebebasan memperoleh informasi merupakan hak yang begitu dekat dan bersinggungan dengan segala urusan sehari hari masyarakat. Orang tua yang membayar uang sekolah anaknya, berhak tahu digunakan untuk apa saja uang sekolah yang dibayar itu. Mereka yang hendak membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pun berhak tahu, seberapa besar sesungguhnya biaya yang diperlukan untuk membuat SIM, sehingga tidak perlu membayar biaya siluman. Para petani di desa juga berhak tahu, bagaimana mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga mereka dapatmembeli pupuk dengan harga murah.

Di negara-negara demokratis, pemenuhan terhadap hak memperoleh informasi publik sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah.

Pengundangan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia sekaligus pemenuhan hak memperoleh informasi. Karena bagi masyarakat, UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut berguna untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus menjamin agar keterbukaan informasi publik tidak merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Pada pasal 3 UU KIP, menyebutkan tentang tujuan dari Keterbukaan Informasi, yang kemudian diterjemahkan oleh Alamsyah Saragih, Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat merupakan tingkatan pencapaian Keterbukaan Informasi publik. Adapun tingkatan yang dimaksud adalah pertama adanya pelayanan informasi yang baik di Badan Publik. Kedua, Badan Publik telah Transparan, dimana Masyarakat dapat mengetahui pembuatan, pelaksanaan, dan alasan kebijakan publik. Ketiga, Keterbukaan informasi telah mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Keempat, Keterbukaan Informasi publik mampu mendorong penyelenggaraan Negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, Tercapainya cita cita Negara yakni Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Bagaimana perkembangan keterbukaan informasi di Aceh ? Secara nasional, Aceh merupakan daerah yang mengalami kemajuan dalam hubungannya dengan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2013, Aceh Peringkat 3 secara Nasional. Lalu meningkat menjadi peringkat 2 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, naik lagi menjadi peringat 1 se-Indonesia. Prestasi ini patut dibanggakan, tetapi tentunya menjadi cemeti bagi seluruh badan publik di Aceh untuk lebih baik lagi. Tetapi, apakah peringkat yang telah dicapai itu secara substansial telah memberikan dampak pada tingkatan capaian sebagaimana yang dirumuskan oleh Alamsyah Saragih tersebut ?.

Berdasarkan data di Komisi Informasi Aceh (KIA), memang menunjukkan masih banyak masalah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Aceh. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa informasi publik, ditemukan fakta adanya peningkatan jumlah sengketa informasi setiap tahunnya. Di mana, Pada tahun 2013, KIA menyelesaikan 11 sengketa informasi. Lalu meningkat menjadi 39 sengketa informasi pada tahun 2014. Dan Pada Tahun 2015, jumlah sengketa informasi meningkat lagi menjadi 44 sengketa informasi. Data peningkatan jumlah sengketa informasi ini menunjukkan bahwa badan publik di Aceh belum memberikan pelayanan informasi yang baik sementara di sisi yang lain kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik semakin tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan data di PPID Utama Aceh, masih ditemukan fakta 17 SKPA belum memiliki SK PPID Pembantu, dan 29 SKPA belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP). Ketiadaan PPID Pembantu di SKPA tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan informasi di PPID Pembantu tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa pelayanan informasi di beberapa PPID Pembantu di jajaran Pemerintah Aceh belum berjalan baik dan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan fakta fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Aceh masih berkutat pada tingkat pertama yakni “Berproses menjadi badan publik yang memberikan pelayanan informasi dengan baik. Keterbukaan informasi publik belum membuat badan publik telah transparan, dimana masyarakat dapat mengetahui pembuatan, pelaksanaan, dan alasan kebijakan publik. Juga belum mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Dan tentu saja belum mampu mendorong penyelenggaraan Negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itulah, dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia ini, diharapkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sebagai badan publik dapat memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan informasi di masing masing Badan Publik. Perbaikan itu dimulai dengan pelaksanaan seluruh kewajiban badan publik yang diamanahkan oleh Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun kewajiban dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan peraturan tentang SOP layanan informasi publik. Kedua, membangun system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien. Ketiga, menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keempat, menganggarkan pembiayaan secara memadai. Kelima, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik. Keenam, menetapkan standard biaya perolehan salinan nformasi publik. Ketujuh, menetapkan dan memutahirkan secara berkala DIP. Kedelapan, menyediakan dan memberikan informasi publik. Kesembilan, memberikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik. Kesepuluh, membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik dan menyerahkannya pada Komisi Informasi. Kesebelas, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Semua kewajiban badan publik tersebut di atas dapat berjalan baik jika pimpinan daerah serius memberikan dukungan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dukungan itu dapat berbentuk komitmen untuk memastikan penyediaan anggaran, sarana dan prasarana sekaligus peningkatan kapasitas staf di PPID masing masing SKPA. Jika dukungan telah didapat, maka PPID dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi, maka pemenuhan hak memperoleh informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungan yang sungguh sunguh kepada Komisi Informasi Aceh (KIA). Secara kelembagaan, KIA seharusnya ada jaminan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kesekretariatan yang baik dan memadai. Sejak terbentuk pada tahun 2012, KIA belum memiliki Sekretariat yang representative, staf pendukung sekretariat yang cukup, dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Harapannya agar Pimpinan Daerah dapat memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat kesekretariatan KIA. Dengan adanya dukungan itu, KIA dapat meningkatkan perannya dalam menjalankan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Oleh : Jehalim Bangun

Sumber : acehtrend.co

 Video Youtube
 s3ur4m03  Opini
Sanksi Pidana Untuk Badan Publik yang "Membangkang"
 2016-Oct-31 03:36:00

Dalam berbagai forum dialog tentang keterbukaan informasi sering muncul pertanyaan dari publik: “Apa sanksi untuk Badan Publik yang tidak mau…

 s3ur4m03  Opini
Hari Hak untuk Tahu & Keterbukaan Informasi Publik di Aceh
 2016-Oct-31 03:35:00

Hari Hak untuk Tahu dunia pertama sekali dideklarasikan pada tanggal 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah…

 s3ur4m03  Opini
Keterbukaan Informasi Publik di Aceh
 2016-Oct-09 09:04:00

Memperingati Hari Hak Untuk Tahu, 28 September 2016 ini, masyarakat Aceh seharusnya sudah memperoleh manfaat nyata pembangunan. Setidaknya, kita tak…

 s3ur4m03  Inspirasi
Profil Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Soedarmo
 2016-Nov-03 04:51:00

Mayjen TNI (Purn) Soedarmo resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo…

 s3ur4m03  Inspirasi
Zaini Abdullah Sang Gubernur
 2016-Nov-03 02:54:00

dr. H. Zaini Abdullah (lahir di Sigli, Aceh, 24 April 1940) adalah Gubernur Aceh Periode 2012-2017. Bersama wakilnya, ia dilantik…

 s3ur4m03  Inspirasi
Muzakir Manaf Sang Wakil Gubernur
 2016-Oct-09 09:10:00

Muzakir Manaf (lahir di Seuneudon, Aceh, 1964) adalah Wakil Gubernur Aceh saat ini. Ia terpilih pada Pemilukada Aceh 9 April…

 s3ur4m03  Infografis
Penanganan Gizi Buruk di Aceh
 2016-Oct-31 03:23:00

Pemerintah Aceh serius menangani masalah gizi masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kasus gizi buruk…

 s3ur4m03  Infografis
Penegerian Universitas Swasta
 2016-Oct-09 09:28:00

Penegerian Universitas Swasta

PENAS KTNA XV 2017
 2017-May-06  2017-May-06

PENAS (Pekan Nasional) KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) XV 2017

Aceh Go Digital Be The Best
 2016-Nov-02  2016-Nov-02

Menuju Pariwisata Berbasis Digital

Rakerda Dekranasda
 2016-Oct-17  2016-Oct-19

Rakerda Dekranasda dan Pameran Kerajinan Unggulan Kabupaten/Kota

 s3ur4m03  Sabang
Konferensi Kerja Nasional PWI Aceh
 2016-Oct-14  2016-Oct-16

Konferensi Kerja Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh