Sanksi Pidana Untuk Badan Publik yang "Membangkang"

 2016-Oct-31 03:36:00  s3ur4m03  Opini    Sumber

Dalam berbagai forum dialog tentang keterbukaan informasi sering muncul pertanyaan dari publik: “Apa sanksi untuk Badan Publik yang tidak mau membuka informasinya kepada publik?” Apakah undang-undang mengaturnya? Bagi publik yang sudah melek UU KIP, kesimpulan yang ingin didapatkan dari pertanyaan tersebut adalah, “Pantas saja Badan Publik tidak mau terbuka, soalnya sanksi dari Komisi Informasi tidak ada!” Memang dari sisi Komisi Informasi, hukuman bagi Badan Publik yang tidak mau terbuka “hanyalah” putusan sidang sengketa yang memerintahkan Badan Publik tersebut membuka atau memberikan informasinya, yang masuk kategori informasi terbuka. Itu pun harus melalui proses sengketa terlebih dahulu yang diajukan oleh publik; baik sebagai individu, kelompok orang, atau badan hukum. Sengketa pun bisa diajukan ke Komisi Informasi dengan syarat jika sudah melalui tahap-tahap skema waktu tertentu yang sudah diatur dalam UU KIP, yakni skema 10-7-30.

Jadi publik sebagai Pemohon harus mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik terlebih dahulu, hingga pada akhirnya mereka bisa menyengketakannya ke Komisi Informasi, sesuai skema waktu yang telah diatur. Pertanyaan publik berikutnya adalah, bagaimana jika Badan Publik yang telah diperintahkan oleh Komisi Informasi untuk membuka informasinya, lewat putusannya yang telah inkrah atau setelah melalui upaya hukum ke PTUN dan MA lalu inkrah; tapi tetap tidak mau menjalankannya atau memberi informasi ke Pemohon? Pada tahap berikutnya Pemohon bisa mengajukan eksekusi ke peradilan umum, dengan bekal putusan Komisi Informasi. Lalu bagaimana jika Badan Publik tetap saja “ngeyel” atau “membangkang” tidak mau memberikan informasinya yang sudah diputuskan inkrah sebagai informasi terbuka? Di sinilah pemohon bisa mengajukan pidana.

Bukan ke Komisi Informasi tetapi ke kepolisian/Polri. Pada Pasal 52 UU KIP disebutkan: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Begitulah proses yang harus dilewati untuk sampai ke sanksi pidana. Jadi tidak bisa Pemohon minta informasi ke Badan Publik lantas jika tidak diberi bisa “sekonyong-konyong” langsung mengadukan pidana ke polisi, apalagi ke Komisi Informasi yang tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi pidana.  

 

Oleh : Abdulhamid Dipopramono Komisioner KI Pusat

Sumber : komisiinformasi.go.id

 Video Youtube
 s3ur4m03  Opini
Sanksi Pidana Untuk Badan Publik yang "Membangkang"
 2016-Oct-31 03:36:00

Dalam berbagai forum dialog tentang keterbukaan informasi sering muncul pertanyaan dari publik: “Apa sanksi untuk Badan Publik yang tidak mau…

 s3ur4m03  Opini
Hari Hak untuk Tahu & Keterbukaan Informasi Publik di Aceh
 2016-Oct-31 03:35:00

Hari Hak untuk Tahu dunia pertama sekali dideklarasikan pada tanggal 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah…

 s3ur4m03  Opini
Keterbukaan Informasi Publik di Aceh
 2016-Oct-09 09:04:00

Memperingati Hari Hak Untuk Tahu, 28 September 2016 ini, masyarakat Aceh seharusnya sudah memperoleh manfaat nyata pembangunan. Setidaknya, kita tak…

 s3ur4m03  Inspirasi
Profil Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Soedarmo
 2016-Nov-03 04:51:00

Mayjen TNI (Purn) Soedarmo resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo…

 s3ur4m03  Inspirasi
Zaini Abdullah Sang Gubernur
 2016-Nov-03 02:54:00

dr. H. Zaini Abdullah (lahir di Sigli, Aceh, 24 April 1940) adalah Gubernur Aceh Periode 2012-2017. Bersama wakilnya, ia dilantik…

 s3ur4m03  Inspirasi
Muzakir Manaf Sang Wakil Gubernur
 2016-Oct-09 09:10:00

Muzakir Manaf (lahir di Seuneudon, Aceh, 1964) adalah Wakil Gubernur Aceh saat ini. Ia terpilih pada Pemilukada Aceh 9 April…

 s3ur4m03  Infografis
Penanganan Gizi Buruk di Aceh
 2016-Oct-31 03:23:00

Pemerintah Aceh serius menangani masalah gizi masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kasus gizi buruk…

 s3ur4m03  Infografis
Penegerian Universitas Swasta
 2016-Oct-09 09:28:00

Penegerian Universitas Swasta

PENAS KTNA XV 2017
 2017-May-06  2017-May-06

PENAS (Pekan Nasional) KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) XV 2017

Aceh Go Digital Be The Best
 2016-Nov-02  2016-Nov-02

Menuju Pariwisata Berbasis Digital

Rakerda Dekranasda
 2016-Oct-17  2016-Oct-19

Rakerda Dekranasda dan Pameran Kerajinan Unggulan Kabupaten/Kota

 s3ur4m03  Sabang
Konferensi Kerja Nasional PWI Aceh
 2016-Oct-14  2016-Oct-16

Konferensi Kerja Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh